Pengusulan Alokasi Anggaran Pendidikan Untuk Pelatihan Kerja

Alokasi Dana Pendidikan

Di lansir dari News.Okezone.Com, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dana APBN, telah disepakati 

pemerintah untuk dialokasikan ke sektor ketenagakerjaan.

Hal itu diusulkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, yang dimana menurut beliau pembagian porsi pendanaan tersebut guna mengatasi permasalahan banyaknya penduduk usia produktif saat ini yang hanya berpendidikan rendah. Menurut catatannya, sekitar 68 persen dari total penduduk usia kerja hanya mengenyam pendidikan SD dan SMP. Ada dua cara yang menurutnya dapat mengatasi hal tersebut yang harus dilakukan secara, yakni mendorong pembangunan edukasi vokasi dan pelatihan vokasi. Namun saat ini upaya tersebut justru berat sebelah dengan hanya fokus mendorong edukasi vokasi dengan mendirikan sekolah perguruan tinggi.

"Edukasi itu memang harus digenjot. Tapi selama ini kita keliru, yang didorong pembangunan SMA, D-1, D-2, S-1, S-2, tapi vocational training-nya tidak digenjot," tambahnya.

Menurut Hanif, masifnya pembangunan sekolah-sekolah tinggi sedikit mubazir. Pasalnya 68 persen usia produktif hanya memiliki ijazah SD dan SMA. Sementara syarat untuk masuk perguruan tinggi harus memiliki ijazah setara SMA.

"Bangun sekolah tinggi seperti politeknik itu juga percuma. Karena syarat masuknya itu SMA atau sederajat. Maka harus didorong BLK (balai latihan kerja). BLK ini bisa menjadi jembatan dari 68 persen angkatan kerja yang lulusan SD dan SMP itu," pungkasnya.